Demokrasi Vs Kehendak Penguasa

Oleh: P. Doni Dominikus Pr

P Doni Dominikus Pr

“Yang paling parah di antara binatang-binatang buas, adalah Tiran, diantara binatang-binatang jinak adalah Si Penjilat” (sebuah petuah dari Bapak Pencinta Kebijaksanaan: Plato). Kita diajarkan bahwa sebuah pemerintahan baru bisa disebut demokratis, manakala dalam sistem pemerintahannya ”kekuasaan paling tinggi dipegang rakyat”.

Dari asal usul katanya demos yang berarti rakyat dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, menjadi jelas bahwa penekanannya adalah pada pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Agar roda sebuah pemerintahan berjalan secara bertanggung jawab, demokrasi meletakkan tiga tiang penyangga utama, yakni Legislatif, Yudikatif dan Eksekuif. Ketiga lembaga ini sejajar dan independen. Hal itu diperlukan agar ketiganya bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Dan muara dari sistem kerja demikian adalah kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Tetapi mengapa akhir-akhir ini, ramai dibicarakan berbagai kalangan agar rakyat wajib hukumnya terus meningkatkan partisipasinya dalam mengontrol ketiga lembaga tersebut?. Suara-suara itu bisa terumuskan demikian: Rakyat tidak hanya sebatas memilih wakil-wakil yang akan mereka pilih. Rakyat seharusnya terlibat dalam menguji bagaimana para wakil mereka itu menjalankan kekuasaan. Rakyat sendiri juga memengaruhi kebijakan pemerintah agar lebih mengedepankan kepentingan warga secara keseluruhan?.

Ada apa gerangan akar persoalan yang menggemurukan suara-suara ini?. Disinyalir, rupanya karenademokrasi tidak lagi berjalan di lapangan. Fakta di lapangan berbicara bahwa demokrasi yang sedang disuburkan adalah demokrasi minus pengabdian kepada rakyat. Dan yang paling parah adalah tatkala salah satu diantaranya menguasai yang lain. Marilah kita sama sama menyimak gambaran dari lapangan.

Kita awali dari penjelasan No 1, yakni soal memilih wakil rakyat. Pada titik ini kita sendiri langsung tersenyum lemas. Mengapa? Mulai dari rakyat, calon legislatif maupun eksekutif semuanya sama-sama terjungkal di jurang politik uang. Bila cermat kita telusuri wajahnya bisa beragam-ragam.

Salah satu bentuk dari keragaman wajah itu: untuk menjadi Wali Kota di satu kota kecil di Sumatera, dana yang harus disiapkan Rp10 miliar-Rp15 miliar. Harga Bupati lebih mahal lagi, Rp20 miliar-Rp40 miliar di Jawa Tengah dan Jawa Timur (Kompas – Kamis, 29 Maret 2012). Artinya baru saja melangkah, kita sudah terdandung, sama saja dengan kalah sebelum bertanding. Inikah wajah Demokrasi? Ah..benarlah pepatah itu… “Indah kata dari rupa”.

Untuk menguji pengertian No 2, kita bisa memulai dengan pertanyaan: apakah para wakil yang terpilih itu sungguh manjalankan sistem kontrol independen nan transparan?  Apakah pihak eksekutif mau mendengarkan catatan kritis entah dari lembaga legisltif maupun dari warga dan kaum intelektual yang bernurani jernih?. Disinyalir di lapangan bahwa mulut para wakil rakyat acapkali ditutupi dengan uang, kekuasaan dan teror.

Kalaupun ada anggota legislatif dan warga bersih yang mau mengudarakan suara kritis, mereka-mereka ini malah dianggap sebagai musuh dan suara mereka tidak dihiraukan. Selalu ada cadangan kata-kata pembelaan dari pemegang kekuasaan.

Pertanyaan kritis: Kalau secara nasional wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah wilayah terkorup No 3 dari 10 provinsi terkorup di Indonesia dengan kerugian negara Rp515,5 miliar dari 334 kasus (Tempo.Co 2 Oktober 2012), masihkah kita percaya begitu saja pembicaraan para penguasa, bahwa rancangan kerja mereka adalah pro rakyat dan bahwa kaum legislatif kita konstan menjalankan fungsi kontrolnya?. Hanya orang yang berwatak penjilatlah yang menafikan suara kritis.

Sambung ke No 3, kita bisa membantu penjelasannya dengan mengajukan pertanyaan: apakah seluruh proses evaluasi dan perencanaan pembangunan jangka panjang dan pendek dari pihak eksekutif sungguh melibatkan warga dan apakah prosesnya dimulai dari akar rumput, sehingga program tahunan sungguh menjawab kebutuhan riil warga? Jawabannya adalah bahwa justru di sinilah terletak titik awal pembusukan politik. Lihat… memang ada Musrembang, ada pembahasan anggaran dan macam-macam proses lain yang secara prosedural nampaknya demokratis, tetapi bila diteliti isinya? Wah.. benar kata pepatah itu… “Jauh panggang dari api”. Seluruh proses demokratis dibuat sedemikian menjadi simpang siur.

Banyak catatan dari lapangan  memperlihatkan secara konsisten bahwa justru di titik inilah, Kolusi, Korupsi dan Nepotisme tumbuh dengan suburnya. Di sini, bukan lagi demokrasi yang berjalan. Yang berlaku adalah pengkaplingan wilayah dari mana penguasa dan pengambil keputusan memperoleh suara dan dukungan.

Seorang anggota DPR misalnya bisa menggebrak meja dan ribut-ribut kalau dia sendiri dan wilayah tempat dia terpilih tidak tersentuh proyek. Dan di tempat yang sama ini pulalah  tercipta kesempatan pembagian proyek di antara para penguasa, pengusaha, keluarga dan penjilat. Cobalah periksa baik-baik tingkah laku para pemimpin negri ini. Manis di bibir terucap bahwa pembangunan adalah untuk rakyat. Tetapi kalau diperiksa di lapangan justru sebaliknya.

Kata-kata manis, tidak lebih merupakan upaya untuk memuluskan akal bulus segelintir kaum elit (penguasa, pengusaha, keluarga, penjilat… apalagi eksekutif sudah menguasai legislatif). Inilah awal pelemahan atau pembusukan itu. Demokrasi dibuat keok ulah perlakuan pahit dari penguasa dan pengambil kebijakan. Kekuasaan dijalankan dengan mengancam, memaksa… bahkan menteror… tak peduli apakah yang disuruh sungguh-sungguh mengikuti perintah dari nuraninya atau tidak.

Dalam situasi seperti itu, bahaya apa gerangan yang sudah bisa ditebak akan muncul? Nalar murni lekas menangkap bahwa demokrasi pastilah tidak berjalan. Demokrasi justru berganti wajah menjadi tiran dan sejalan dengan itu (dua sisi mata koin) akan tumbuh pula sikap  penjilat. Kok iso (bahasa jawa: kok bisa)? Para ahli ilmu kejiwaan biasanya sudah tahu bahwa para tiran itu sesungguhnya bermental keong, pengecut dan suka melarikan diri.

Tetapi serentak dengan itu, mereka merindukan juga kebersamaan. Bahasa gaulnya, walau mukanya sangar, suka membentak, mengancam dan memerintah, tetapi dia butuh kawan juga. Tapi apa lacur… teman-teman  yang muncul bagai  belahan pinang… bukanlah orang yang normal, melainkan abnormal, karena tingkah polanya tidak lebih adalah penjilat.

Para penjilat biasanya memperlihatkan diri sebagai orang yang takut, lemah dan patuh. Karena sikap-sikap demikian, kaum tiran seolah menemukan pribadi yang bisa mengisi ruang kosong dirinya. Mereka  merasa mempunyai kawan. Tetapi jangan dulu berbangga. Kendati si penjilat itu tampak lemah, patuh dan jinak… tetapi itu hanyalah yang tampak saja. Yang biasa terjadi adalah bahwa dalam setiap jilatannya ada maksud tersembunyi yang hendak diraih. Apa itu? Apa lagi kalau bukan uang dan kekuasaan?.

Para bijak selalu berpesan, sang penjilat berpura pura patuh dengan maksud memerintah. Ia berlurut di atas bumi tetapi targetnya adalah agar calon korbannya tersungkur hingga mencium bumi. Maka kalau Plato mengatakan “Yang paling parah di antara binatang-binatang buas, adalah si tiran, dan di antara binatang-binatang jinak adalah si penjilat”, pasti  petuah itu bukan hanya untaian  kata-kata kosong tak bertuah.

Adakah jalan pengharapan yang bisa membawa kita keluar dari situasi nan kelam ini? Coba telusurilah kisah berikut: Orang Denmark tidak lain adalah keturunan suku Viking. Dahulu, suku ini masyur di dunia karena perilakunya yang barbar. Sebuah suku yang paling ditakuti karena menaklukkan banyak negara Eropa. Kendati mendapat cap barbarian, generasi baru mereka berhasil membalikkan semua cap negatif masa lampau generasi tuanya. Mereka kini berhasil membangun negaranya menjadi sebuah negara terkemuka di dunia. Mata dunia mengakui bahwa lembaga politik dan ekonomi negara ini adalah yang paling stabil, demokratis, damai, makmur, inklusif dan tingkat korupsi yang sangat rendah. Negara negara dari belahan dunia lain yang ingin membangun peradaban moderen, biasanya diajari: “pergilah berguru ke Denmark” (Mengelak Aroma Busuk Politik: Francis Fukuyama hal 14 – 16).

Pertanyaan kita, apakah mereka yang tiran dan penjilat bisa “berubah”?   Perubahan bisa dibantu dengan memberdayakan hati nurani dan budi setiap warga, sampai mereka sendiri menyadari, melihat dan mengalami  bahwa memang benar …., demokrasi yang sedang disuburkan kini adalah demokrasi minus kesejahteraan rakyat. Anda tidak tergerak untuk terus berteriak  dan berpartisipasi dalam membangun dunia pemerintahan yang sungguh demokratis?. (**)

Sumber: Harian Rakyat Tapanuli