Prinsip Gereja Katolik dalam Mendukung Kamtibmas

Kapolres Tapteng, AKBP Dicky Patrianegara (kiri) dan Wakapolres,
Kompol E. Silalahi (kanan) dalam acara Coffee Morning.

Tapanuli Tengah, 3/9/2012; Sekretaris Keuskupan Sibolga, Fr. Francesco Zai OFMCap, menghadiri undangan Kapolres Tapanuli Tengah, Dicky Patrianegara SH, S.Ik, M.Si.

Pertemuan yang berlangsung di Aula Pesat Gatra Polres Tapteng ini bertemakan: “Coffee Morning Polres Tapteng Bersama Muspida Plus, Tokoh Masyarakat, Agama, Pemuda dan Instansi Terkait Dalam Rangka Meningkatkan Silahturahmi dan Peran Masyarakat Menjaga Kamtibmas Guna Suksesnya Pembangunan di Wilayah Kab. Tapteng”.

Dalam kata penghantarnya, Kapolres Tapteng mengharapkan berbagai input dari tokoh-tokoh masyarakat, agama, pemuda dan berbagai instansi di Tapteng agar Kamtibmas di Kab. Tapteng dapat berjalan dengan baik. Dalam pembicaraannya, Kapolres yang berpembawaan energik itu mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan pembicaraan dari hati ke hati. “Kritik pun boleh dikemukakan, sebab saya yakin bahwa kritik itu senantiasa menghantar kita kepada kehidupan yang lebih baik lagi”.

Setelah pembicara kedua dalam sesi pertama pada pertemuan itu, Sekretaris Keuskupan ini menyampaikan prinsip Gereja Katolik Keuskupan Sibolga tentang Kamtibmas.

Beliau mengungkapkan bahwa Gereja Katolik Keuskupan Sibolga senantiasa mendukung upaya-upaya pemerintah untuk menyelenggarakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (kamtibmas). Karena itu, Gereja Katolik senantiasa hadir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat untuk memperjuangkan “Bonum Communae”.

“Ketika kita berbicara tentang Kamtibmas, kita perlu menyadari bahwa masyarakat bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek. Pertanyaan sekarang ialah siapakah masyarakat itu? Sesungguhnya, yang disebut sebagai masyarakat itu sangat simple, yakni pemimpin dan yang dipimpin. Keduanya tidak bersifat hirarkhi melainkan bersifat komunal. Artinya pemimpin merupakan bagian dari masyarakat. Perbedaan terletak pada pelaksanaan peran dalam kehidupan bermasyarakat”, jelas frater pencinta fotografi ini dengan lantang.

“Walau demikian kita tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan yang terjadi di hadapan kita. Ada kesan bahwa kedua unsur yang seharusnya senasib dan seperjuangan itu (pemimpin dan yang dipimpin) seolah berada di daratan yang berbeda sehingga rasa “senasib dan seperjuangan” itu seakan tak tampak lagi. Implikasinya ialah pemimpin dilihat sebagai subyek dan yang dipimpin sebagai obyek. Keamanan dan ketertiban bersentuhan dengan “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. “Adil” berkaitan dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam tata iuridis NKRI. “Beradab” mengungkapkan bahwa unsur kemanusiaan mesti mendapat tempat untuk dihormati bersama, terutama berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan dan moral. Dengan demikian, keamanan dan ketertiban masyarakat hanya dapat tercipta tatkala semua komponen masyarakat bersikap ADIL dan BERADAB”, ungkapnya dengan lugas dan tenang.

Beliau menambahkan: “Dalam Konteks Kamtibmas ini, Keuskupan Sibolga senantiasa mendukung upaya-upaya pemerintah dalam menganimasi masyarakat. Oleh sebab itu, Gereja Katolik tetap mengajak seluruh umat beriman beserta komponen masyarakat luas agar berjuang membangun “Bonum Communae”, Kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Untuk mencapai Bonum Communae tersebut, Gereja tetap berusaha hadir di tengah-tengah masyarakat setempat untuk memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, keadilan dan perdamaian. Disadari bahwa upaya membangun Bonum Communae tersebut tidaklah gampang, dibutuhkan pengingkaran diri dan pengorbanan. Walau demikian, kiranya pepatah orang Indonesia cukup bermakna dalam hal ini: Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian; bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian”, akunya tanpa tedeng aling-aling.■