Warga Sihapas dan Pulo Pakkat II Mendemo PLN Cabang Sibolga

Selasa 10/07/2012, warga Desa Sihapas dan Pulo Pakkat II melakukan demonstrasi di Kantor PLN Cabang Sibolga. Dalam orasinya, warga dari kedua desa yang berada di wilayah Kecamatan Suka Bangun, Kabupaten Tapanuli Tengah ini, mempertanyakan mengapa pihak PLN tidak mengalirkan listrik ke desa mereka, padahal mereka sudah menyampaikan permohonan selama duabelas tahun dan telah membebaskan lahan yang dibutuhkan tanpa ganti rugi.

“Kami adalah warga negara Indonesia yang sudah merdeka selama 67 tahun. Akan tetapi sampai sekarang, kami tidak menikmati kemerdekaan itu. Anak-anak kami tidak bisa belajar karena lampu listrik tidak ada. Karena itu kami menuntut hak kami agar PLN segera mensupply desa kami dengan aliran listrik!”, teriak salah seorang orator dari kedua desa tersebut.

Sejumlah aparat kepolisian dan Satpam Kantor PLN berjaga di gerbang kantor PLN tersebut. Pintu pagar yang terbuat dari jeruji besi tampaknya sengaja ditutup oleh pihak PLN untuk menghadang para demonstran agar tidak memasuki halaman kantor.

Beberapa saat kemudian, pihak PLN Cabang Sibolga meminta sepuluh orang utusan dari kedua desa tersebut masuk untuk berunding bersama. Kesepuluh utusan warga ini diterima oleh Kepala Kantor Cabang PLN Sibolga di ruang pertemuan.

Perundingan Berlangsung Alot

Warga dan Staf PLN Cab. Sibolga sedang berunding

Perundingan antara utusan demonstran dengan pihak PLN berlangsung alot. Mengawali perundingan itu, Kepala Desa Pulo Pakkat II, Maramal Saleh Rambe, mempertanyakan mengapa pihak PLN tidak memasukkan listirk ke Desa Sihapas dan Desa Pulo Pakkat II padahal kedua desa tersebut telah lama mengajukan permohonan dan telah bersedia memenuhi semua persyaratan yang diajukan oleh pihak PLN.

Kepala Desa Sihapas, Yanuari Gulö, menambahkan bahwa implikasi negatif dari tidak adanya listrik di kedua desa tersebut ialah anak-anak warga desa usia sekolah tidak bisa belajar pada malam hari. Akibatnya, mereka pun tidak siap menghadapi ujian nasional.

“Anak-anak kami tetap bodoh karena tidak bisa belajar,” jelas Gulö dengan berapi-api.

Dia menambahkan lagi bahwa tidak adanya listrik negara di kedua desa tersebut membuat masyarakat harus membeli genset dan mengeluarkan duit dalam jumlah yang tidak sedikit untuk biaya minyak. Di samping itu, ada warga desa yang pernah ditangkap oleh pihak kepolisian karena membeli minyak dari SPBU dan memasukkannya ke dalam jiregen. Mereka dicurigai melakukan penimbunan BBM, padahal minyak yang dibeli itu untuk keperluan genset.

Denis dan Hadamean Tumanggor, fasilitator dari Keuskupan Sibolga yang mendampingi para warga dari kedua desa ini, menambahkan bahwa ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan situasi ini sekarang.

“Kami adalah fasilitator dari Keuskupan Sibolga yang mendampingi para warga dari kedua desa ini,” Jelas Denis mengawali pembicaraannya.

“Ada orang yang mendatangi para warga di Desa Sihapas dan Pulo Pakkat II. Mereka meminta agar masyarakat membayar Rp 500.000 per KK supaya listrik bisa dialirkan di kedua desa ini. Kami tidak tahu, apakah orang yang melakukan pungutan liar itu merupakan suruhan dari pihak PLN. Kalau memang ya, para warga desa ini siap membayar berapapun diminta oleh PLN asal listrik bisa masuk ke desa ini. ”.

Denis, fasilitator dari Keuskupan Sibolga,
sedang menyampaikan aspirasi warga.

Menanggapi tuntutan masyarakat ini, pihak PLN Cabang Sibolga meminta agar warga Desa Sihapas dan Pulo Pakkat II tetap bersabar. Permintaan para warga ini sesungguhnya telah disampaikan ke kantor PLN Wilayah Sumatera Utara di Medan. Ditambahkan lagi bahwa untuk mengalirkan listrik di kedua desa ini perlu mengikuti prosedur yang diatur oleh kantor PLN Wilayah Sumatera Utara. Diterangkan juga bahwa hingga saat ini pihak PLN tidak pernah melakukan pungutan liar dari masyarakat. Karena itu diharapkan agar masyarakat melaporkan kepada pihak PLN bila ada orang yang mengatasnamakan PLN untuk melakukan pungutan liar.

Mendengar pernyataan pihak PLN ini, utusan para warga tidak puas. Mereka mengatakan bahwa para warga desa sudah bosan mendengar janji-janji dari pihak PLN.

“Kami sudah bosan mendengar janji-janji dari pihak PLN. Kalau dikatakan bahwa harus mengikuti prosedur yang sudah ditentukan oleh Kantor PLN Wilayah Sumatera Utara di Medan, maka pertanyaan kami ialah mengapa perumahan-perumahan dan juga perusahaan yang berada di wilayah Tapanuli Tengah ini begitu cepat dialiri listrik, hanya dalam tempo tiga bulan saja. Padahal kedua desa ini sudah bertahun-tahun mengajukan permohonan tetapi hingga sekarang ini masih belum juga ditanggapi dengan serius oleh pihak PLN”, ujar Denis menanggapi pernyataan pihak PLN Cabang Sibolga tersebut.

Memperkuat pernyataan Denis tersebut, Hadamean Tumanggor menambahkan bahwa para warga dari kedua desa ini bersedia membayar berapa pun biaya yang diminta oleh pihak PLN asal listrik bisa masuk di kedua desa ini.

Mendengar tanggapan dari utusan para warga tersebut, Kacab PLN Sibolga memohon pengertian dari para warga. Dia menjelaskan bahwa PLN Cabang Sibolga hanyalah sebagai unit pelaksana, bukan pengambil keputusan. Pengambil kebijakan dan keputusan menyangkut pasokan listrik berada di tangan pimpinan PLN Wilayah Sumatera Utara di Medan. Oleh sebab itu ada baiknya bila warga langsung menyampaikan tuntutan ini kepada pihak terkait di Medan.

Setelah perundingan berjalan dengan alot, akhirnya para warga Desa Sihapas dan Pulo Pakkat II berusaha memahami penjelasan dan kesulitan pihak PLN Cabang Sibolga. Karena itu disepakati bahwa lima orang utusan dari kedua desa tersebut berangkat ke Medan bersama dengan staf PLN Cabang Sibolga untuk menyampaikan tuntutan masyarakat tersebut kepada pimpinan PLN Wilayah Sumatera Utara. [FrZ]